Author Topic: NPWP  (Read 3564 times)

Gunawan S S

  • Murid Senior
  • ***
  • Posts: 1514
  • Reputasi : 44
  • Siswa Berbaju Putih
NPWP
« on: December 12, 2008, 11:38:05 AM »
PERATURAN BARU, biasanya langsung membuat panik, takut, dan curiga.
Sama ketika pemerintah mensosialisasikan peraturan baru pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
bagi setiap warganya yang sudah berpenghasilan.

Reaksi ini berpangkal dari ketidaktahuan masyarakat terhadap kebijakan itu.
Berikut ini informasi seputar pajak dan NPWP, yang dijawab oleh
Djoko Slamet Surjoputro, Direktur Penyuluhan Perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak.

Mengapa NPWP Baru Diwajibkan?

NPWP adalah kewajiban yang sudah lama ada dan diatur dalam Undang-Undang Pajak. Awalnya,
karyawan yang penghasilannya dari satu sumber/istrinya, tidak diwajibkan. Kini, tiap orang yang
berpenghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib memiliki NPWP. Mulai 2009,
besar PTKP ini Rp. 15,84 juta/tahun atau Rp 1,32 juta/bulan. Semua hak dan kewajiban wajib pajak
akan dicatat dan disimpan dalam sistem administrasi berbasis TI (Teknologi Informasi).
NPWP inilah yang menjadi identitas pencatatan data tiap wajib pajak. Makanya, tiap nomor itu unik dan
tak ada yang kembar.

Adakah Sanksi Bagi Yang Tidak Punya NPWP?

Bila sampai batas akhir yang ditentukan (31 Desember 2008) terbukti bahwa seorang wajib pajak sengaja
tidak mengurus NPWP, sanksi terberatnya adalah pidana. Untuk mempermudah pendaftaran, kami membuka
pendaftaran online lewat e-registration di www.pajak.go. id. Atau, para wajib pajak juga bisa mengurusnya
langsung di Kantor Pelayanan Pajak, atau mendatangi gerainya di sejumlah mal atau tempat strategis di
seluruh Indonesia . Mereka yang tak memiliki NPWP akan menerima pemotongan pajak 20% lebih tinggi untuk
PPh 21 (potongan pendapatan yang dilakukan oleh pemberi kerja) bagi karyawan. Sanksi ini akan makin besar
(sampai 100%) pada mereka yang memiliki usaha jasa persewaan atau rekanan pemerintah.

Apa Saja kegunaan NPWP?

NPWP menjadi identitas penting untuk kegiatan ekonomi lain. Memohon kartu kredit dari bank, membuka
deposito, atau membeli properti (rumah, rusunawa, rusunami) juga membutuhkan NPWP sebagai alat
penjaminan atau prasyarat. Mulai tahun depan, fasilitas bebas fiskal sudah bisa dinikmati oleh para pemilik NPWP.

Bebas Fiskal Ini Untuk Seluruh Anggota Keluarga?

Peraturan pemerintah ini sedang dalam tahap penggodokan. Mungkin bisa dari batasan usia.
Tapi, peraturan ini tidak kaku. Artinya, jika anak itu masih dalam tanggungan orangtua, akan dipertimbangkan.

Dalam Satu Keluarga, Suami-Istri Wajib Punya?

Digabung dengan NPWP salah satu pasangan, atau masing-masing, tak masalah. Kedua pilihan ini tidak
memiliki perbedaan dalam pajak terutangnya (besar pajak yang harus disetor ke pemerintah). Sebab, saat
penghitungan pajak, penghasilan tetap digabung, atau dibagi secara proporsional, bila memiliki NPWP
berbeda (UU PPh tahun 2000). Bedanya, jika terpisah, masing-masing wajib membuat SPT sendiri. Bila
pasangan itu nantinya bercerai, maka mereka bisa mengurus pemisahan NPWP di kantor pajak setempat.
Atau, jika masih lajang Anda sudah memiliki NPWP, maka NPWP ini dapat dipertahankan, alias tak perlu digabung dengan suami.

Jika Tak Berpenghasilan Tetap, Apakah Harus Punya NPWP?

Tak masalah. Laporkan perkembangan keuangan Anda secara transparan dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).
Tulis apa adanya, termasuk ketika pendapatan Anda turun naik. Bahkan, jika tahun tersebut Anda sama sekali
tak punya pendapatan, tulis saja nihil. Tapi, laporan ini akan melalui tahap verifikasi, sebelum disetujui.

Saya Sudah Punya NPWP, Tapi Perusahaan Mengurus Juga Kolektif. Apakah Saya Dipungut Pajak Dua Kali?

Tidak, karena data Anda masih tersimpan di kantor pajak. Tapi, Anda bisa melapor ke kantor pajak untuk
menghapus salah satunya. Anda juga tidak perlu mengurus yang baru saat pindah kerja. Seandainya ada
perubahan nominal gaji, laporkan saja dalam SPT.

Pada Pertengahan Tahun Mengalami Kebangkrutan, Apakah Di Akhir Tahun Harus Tetap Membayar Pajak?

Laporkan saja kondisi Anda ini kepada otoritas pajak, disertai permohonan untuk menyetop PPh Pasal 25
(Cicilan Pajak Penghasilan) , pajak penghasilan yang disetor per bulan. Permohonan ini akan ditindaklanjuti
dengan melakukan penelitian. Jadi, berlaku self assessment, artinya tiap wajib pajak harus proaktif melapor,
menghitung, dan membayar sendiri kewajiban pajaknya.

Bekerja di Lembaga Internasional Yang Pendapatannya Tak Kena Pajak, Apakah Harus Mengurus NPWP?

Dalam undang-undang perpajakan, kasus seperti ini diatur melalui azas resiprokal atau timbal balik.
Pembebasan pajak ini hanya berlaku untuk lembaga-lembaga internasional, yang namanya tercantum
sebagai non-subjek pajak. Daftar nama ini mengacu pada peraturan menteri keuangan. Tapi, hal ini hanya
berlaku untuk lembaganya, sedangkan karyawan WNI yang bekerja di situ tetap diharuskan membayar pajak
layaknya warga negara Indonesia yang lain.

Apakah Penghapusan Pajak Terutangnya Juga Termasuk Sebagai Satu Bentuk Kebijakan Sunset Policy?

Kebijakan penghapusan sanksi pajak ini hanya berlaku sekali saja di tahun ini, tepatnya berlaku dari
1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2008. Makanya, kami menyebutnya dengan istilah Sunset Policy. J
adi, yang dihapus adalah sanksi pajak per bulan yang sebesar 2% itu. Tapi, pokok pajak per tahunnya harus tetap dilunasi.

Apakah WNA Juga Merupakan Wajib Pajak?

WNA yang tinggal di Indonesia selama 183 hari berturut-turut, secara otomatis menjadi subjek pajak dalam negeri
dan terkena world wide income. Jadi, semua penghasilan dari usaha di luar negeri menjadi objek pajak juga.
Tapi, penghasilan yang sudah dipotong pajak luar negeri bisa dikreditkan atau dikurangkan pada total pajak
terutang yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Dengan demikian, tak terjadi double taxation alias pajak
berganda. Jadi, jika suami Anda adalah WNA, suami harus tetap memiliki NPWP, meskipun ia tidak memiliki
pekerjaan atau bisnis di Indonesia . Sementara itu, Anda boleh ikut NPWP suami, atau memiliki sendiri.

Saya di Entertainmet, Apa Beresiko Double Taxation? Selain Membayar Lewat Production House (PH), Ada Pula Pajak Perseorangan.

Anda harus meminta bukti dari PH yang memperkerjakan Anda. Jika tidak, Anda tidak bisa membuktikan
bahwa potongan tersebut disetorkan kepada negara. Jangan-jangan, malah masuk kantong sendiri.
Sertakan bukti pemotongan tadi dalam SPT Anda, untuk dikreditkan dari pajak terutang yang harus
Anda bayar tahun itu. Semua transaksi direkam melalui sistem teknologi informasi canggih.
Kalau PH Anda belum menyetor, pasti akan ketahuan.

Serba-Serbi Sunset Policy:

Sunset Policy merupakan bentuk kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang hanya berlaku dari
1 Januari 2008-31 Desember 2008. Bentuk fasilitasnya berupa penghapusan sanksi administrasi perpajakan,
berupa bunga sebesar 2% per bulan (Pasal 37 A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Selain terbuka bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP, Sunset Policy ini juga dapat
dimanfaatkan oleh Wajib Pajak perseorangan yang belum memiliki NPWP.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Daftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
    di wilayah tinggal, atau dapat pula melalui e-registration di www.pajak.go. id

2. Mengisi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya (sejak memperoleh penghasilan di atas PTKP).

3. Melunasi pajak yang harus dibayar berdasarkan SPT Tahunan PPh ke Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi, Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

4. Menyampaikan SPT Tahunan PPh yang dilampiri dengan SSP, paling lambat 31 Maret 2009 ke KPP Domisili (KPP tempat wajib pajak terdaftar).

Terkait :
NPWP, Bikin Pusing Lebih Pusing
Jawaban Ditjen Pajak Soal NPWP
Bekerja Dari Rumah hindari pajak?

 
Thanks & Best Regards
Gunawan S S
Jadilah Pelita bagi dirimu sendiri.
Jadilah Pelindung bagi dirimu sendiri.
Janganlah mengantungkan Hidupmu pada makhluk manapun.
Peganglah Dhamma sebagai Pelitamu.
Peganglah Dhamma sebagai Pelindungmu.

xiaoxie

  • Murid Senior
  • ***
  • Posts: 892
  • Reputasi : 37
  • I love sea
Re: NPWP
« Reply #1 on: December 12, 2008, 11:50:20 AM »
Terima kasih untuk infonya bro Gun, ini sangat berguna sekali buat kita-kita yg uda berpenghasilan dan bagi orang awam yg tidak ngerti mengenai pajak^^
"Many days I spent...Trip it on through empty show.
Wondering what's my hope then...Wondering how to make me strong"

SSBS

No Expresi

  • Murid Senior
  • ***
  • Posts: 1393
  • Reputasi : 11
  • saatnya melepaskan apa yang harus dilepaskan
Re: NPWP
« Reply #2 on: December 12, 2008, 04:12:57 PM »
pst... sekedar info juga neh, ktnya kalo ga ada NPWP saat kita akan keluar negri akan di denda 2jt karena ga ada npwp kalo ga salah ya....
"arus sungai yang tenang, dapat membunuh kita karena dalamnya. Air sungai yang deras hanya akan menjatuhkan kita karena kuatnya arus air karena dangkal nya dasar sungai, tetapi tidak mematikan kita"

xiaoxie

  • Murid Senior
  • ***
  • Posts: 892
  • Reputasi : 37
  • I love sea
Re: NPWP
« Reply #3 on: December 12, 2008, 07:58:20 PM »
bukan denda tapi bayar fiskal 3juta nenek ^^
"Many days I spent...Trip it on through empty show.
Wondering what's my hope then...Wondering how to make me strong"

SSBS

chris

  • Murid
  • **
  • Posts: 616
  • Reputasi : 8
  • ..............
Re: NPWP
« Reply #4 on: December 13, 2008, 10:04:26 AM »
g uda dikasih surat teguran untuk laporan SPT neh, uda 3x. ada yg ngerti cara beresin ini masalah ga?
Ehipassiko............................

daimond

  • Murid
  • **
  • Posts: 164
  • Reputasi : 1
Re: NPWP
« Reply #5 on: January 04, 2009, 05:15:32 PM »
carilah konsultan pajak beres kan. tidak pusing, tidak di peras dan dipermainkan, oke!

chris

  • Murid
  • **
  • Posts: 616
  • Reputasi : 8
  • ..............
Re: NPWP
« Reply #6 on: January 09, 2009, 04:56:57 PM »
DASAR HUKUM NPWP :

  UU KUP No.6 Tahun 1983
  UU KUP No.16 Tahun 2000
  UU KUP No.28 Tahun 2007
  KEP-161/PJ./2001
  PER-160/PJ./2007
  SE-59/PJ/2007
  PER-16/PJ/2007

YG WAJIB BER - NPWP :

SUBJEK PAJAK
   Orang Pribadi
   Badan
   Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
    menggantikan yang berhak
OBJEK PAJAK
   Penghasilan
    Yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/
    diperoleh WP dari DN maupun LN, dapat dipakai untuk konsumsi
    atau menambah kekayaan, dalam nama dan bentuk apapun

Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Termasuk WP Orang Pribadi yang berstatus sebagai Karyawan.

TARIF PPH ORG PRIBADI :
 
KETENTUAN SEKARANG

1. S.D  Rp.25.000.000,-                                                =    5%
2. DIATAS  Rp.25.000.000,-   s/d Rp.50.000.000,-        =   10%
3. DIATAS  Rp.50.000.000,-   s/d Rp.100.000.000,-      =   15%
4. DIATAS  Rp.100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-      =   25%
5. DIATAS  Rp.200.000.000,-                                        =   35%

UUD NO.36 TAHUN 2008 berlaku mulai 1 jan 2009

1. S.D        Rp.50.000.000,-                                          =    5%
2. DIATAS  Rp.50.000.000,-     s/d Rp.250.000.000,-    =   10%
3. DIATAS  Rp.250.000.000,-   s/d Rp.500.000.000,-    =   25%
4. DIATAS  Rp.500.000.000,-   s/d Rp.200.000.000,-    =   30%

JENIS FORMULIR SPT PRIBADI

 SPT 1770         
     WP OP yang menjalankaN usaha / kegiatan bebas

SPT 1770 S
     WP OP yang tidak menjalankan usaha / kegiatan bebas

 SPT 1770 SS
       WP OP yang mendapatkan penghasilan dari 1 pemberi kerja dan gross bruto <= Rp 48.000.000


APA YG HRS DILAKUKAN SETELAH MENDAPAT NPWP

-- Setelah lewat akhir tahun, minta Bukti Pemotongan PPh pasal 21 (Form 1721-A1) dari Perusahaan. Simpan baik-baik untuk pembuatan SPT Tahunan
Siapkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Form 1770S/1770SS dan Laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat tanggal 31 Maret setelah tahun pajak berakhir
Simpan SPT Tahunan dan bukti tanda terima-nya (BPS)

-- Batas akhir penyampaian (Lapor) SPT Tahunan WP OP adalah 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak yaitu tanggal 31 Maret.
   Note :
   Setiap karyawan berkewajiban menyampaikan sendiri SPT Tahunan nya (Tidak melalui perusahaan pemberi kerja) karena berkaitan dengan NPWP Pribadi.
Sanksi Administrasi jika terlambat menyampaikan SPT Tahunan bagi WP OP adalah Rp 100,000.- (Seratus ribu rupiah) (Pasal 7 ayat (1))
Sanksi Administrasi 200% saja dari kurang bayar jika alpha dan pertama kali tidak menyampaikan SPT,menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar,tidak lengkap,atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian negara

PERPANJANGAN SPT TAHUNAN

Paling lama 2 bulan
Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain ke DJP
Diatur lebih lanjut dengan PMK


PUSAT INFORMASI PENGADUAN PERPAJAKAN

Browsing ke http://www.pajak.go.id
Telepon ke Kring Pajak 500200 atau SMS ke 081317872525
Datang langsung ke KPP tempat terdaftar
Melalui Pojok Pajak / Mobil Pajak Keliling





Ehipassiko............................

dimhenven

  • Murid Senior
  • ***
  • Posts: 1085
  • Reputasi : 9
  • crystal dim'sven
Re: NPWP
« Reply #7 on: January 21, 2009, 04:28:36 PM »
sebenarnya pegawai honorer, perlu buat NPWP ga?

misalnya seperti cc aq, dia guru agama Buddha honorer di Sekolah Victory Plus.
setetes air mata seorang perempuan begitu berarti

daimond

  • Murid
  • **
  • Posts: 164
  • Reputasi : 1
Re: NPWP
« Reply #8 on: January 21, 2009, 11:28:40 PM »
kalo aslinya orang Indonesia yang sudah ber ktp harus punya npwp gitu lohh.

xiaoxie

  • Murid Senior
  • ***
  • Posts: 892
  • Reputasi : 37
  • I love sea
Re: NPWP
« Reply #9 on: January 22, 2009, 12:28:09 PM »
sebenarnya pegawai honorer, perlu buat NPWP ga?

misalnya seperti cc aq, dia guru agama Buddha honorer di Sekolah Victory Plus.


Dim, ini kucopykan lagi info dr atas :

Kini, tiap orang yang
berpenghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib memiliki NPWP. Mulai 2009,
besar PTKP ini Rp. 15,84 juta/tahun atau Rp 1,32 juta/bulan.


Klo lu punya penghasilan uda segitu trus gak buat NPWP dan gak laporin SPT, ntar pada saat u mau bli kendaraan mis mobil atau mau bli rumah semuanya kan butuh NPWP jdnya susah. Klopun lolos tanpa NPWP, u bakal dikejar juga sama aparat pajak untuk diperiksa, ingatlah punya mobil bayar pakjak kendaraan, punya rumah bayar PBB, smua bakalan dicross check oleh mereka. Jd bener2 diperketat smuanya, sulit lolos dr yg namanya pajak
"Many days I spent...Trip it on through empty show.
Wondering what's my hope then...Wondering how to make me strong"

SSBS

dimhenven

  • Murid Senior
  • ***
  • Posts: 1085
  • Reputasi : 9
  • crystal dim'sven
Re: NPWP
« Reply #10 on: January 22, 2009, 01:00:31 PM »
@ci xx
thx atas info-na.

nanti aq kasitau cc aq.
setetes air mata seorang perempuan begitu berarti

Sniff

  • Pemula
  • *
  • Posts: 65
  • Reputasi : 1
  • On Blue Outfit
Re: NPWP
« Reply #11 on: March 17, 2009, 03:37:40 PM »
btw ada yg tau gk buat npwp di mana aja?
gw udah daftar di www.pajak tapi blm ke kantornya untuk ambil kartu npwp. thks.
Still me in different shape and Thought :)

 

Please do not spam this forum. this is a Buddhist Forum.... _/\_